Harapan Guru untuk Pemimpin Daerah Terpilih

Gegap gempita pilkada serentak 2015 belum usai, masih ada tahapan perhitungan suara. Berjuta harapan pun dilambungkan para pemilih, termasuk dari kalangan guru.

Inilah  salah satu harapan guru honorer yang bisa mewakili guru-guru daerah lainnya,beberapa guru honorer berharap, siapa pun kepala daerah terpilih yang akan bertugas selama lima tahun mendarang mengayomi dan memikirkan nasib mereka, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah Kota Batam. "Harapan kita pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru honor dan guru di sekolah swasta. Mayoritas guru sekolah swasta mengeluh kurang mendapat perhatian dari pemerintah," ujar Saptini yang mengajar di sekolah swasta.

Sejauh ini, kata dia, guru sekolah swasta mengeluh karena terlalu dianaktirikan dalam hal peningkatan SDM maupun kesejahteraan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kepala daerah terpilih, agar para guru swasta juga bisa meningkatkan kinerja dalam mendidik menjadi lebih baik dan profesional.

"Untuk sertifikasi saja hanya beberapa orang dari guru swasta ini, lain dengan guru di sekolah negeri jumlahnya cukup banyak," tukasnya.

Sementara itu, guru sekolah swasta lainnya, Tuti, mengingatkan, meski kesejahteraan guru swasta itu tergantung kebijakan masing-masing sekolah, pemerintah bisa ikut campur memberikan bantuan ke sekolah swasta tersebut.

"Emang sih insentif ada diberikan, tapi kan tidak sebanding bila disamakan dengan kesejahteraan guru swasta. Kami minta selisih gaji jangan terlalu mencolok sekali dengan guru yang di sekolah negeri, terutama yang PNS," katanya.

Hal yang sama diutarakan Rubiah. Guru honorer yang mengajar di SMP negeri itu berharap banyak kepada pemimpin Kota Batam terpilih agar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditingkatkan lagi sehingga mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Pasalnya, sejauh ini dana BOS masih belum mencukupi kebutuhan sekolah secara menyeluruh.

"Walikota terpilih nanti setidaknya mampu mengurangi beban pendidikan bagi sekolah dan peserta didik, agar nantinya pelaksanaan pendidikan itu tidak membebankan sekolah dan masyarakat," katanya.

Rubiah juga berharap proses rekrutmen SDM yang mengelola pendidikan bisa tepat guna. Misalnya, kenaikan pejabat seharusnya sesuai regulasi, alias tidak tiba-tiba. "Jadi, pejabat struktural harus melalui multi trek. Tidak ujug-ujug jadi sehingga punya pengalaman dalam bidang pengelolaan pendidikan ini," pungkasnya.

Sumber :http://news.okezone.com

Categories: BERITA